POTRET KONDISI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU

Abstract

Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang dinamis dan berkembang. Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,90%, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 65,46%.1 Angka TPT ini secara relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Sumatera Utara pada periode sebelumnya, yang mengindikasikan stabilitas pasar kerja di Labuhanbatu.

Struktur ekonomi daerah ini mengalami pergeseran signifikan. Meskipun sektor pertanian secara historis dominan, data terbaru menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa, serta pertumbuhan yang menjanjikan di sektor manufaktur. Pergeseran ini menuntut adaptasi keterampilan angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar yang berubah.

Pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang konsisten, mencapai Rp3.438.181 pada tahun 2025.3 Selain itu, inisiatif perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal, merupakan langkah positif dalam membangun jaring pengaman sosial yang lebih kuat.

Namun, Labuhanbatu masih menghadapi sejumlah tantangan. Dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah memperburuk kerentanan pekerja, terutama di sektor informal. Kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan industri, serta isu-isu hubungan industrial yang terkadang tegang, juga menjadi perhatian. Tantangan tata kelola pemerintahan secara tidak langsung dapat memengaruhi iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan holistik, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, harmonisasi hubungan industrial, dan perbaikan tata kelola.