PROBLEMATIKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

Abstract

Munculnya puluhan partai pada saat pemilu justru akan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, hal tersebut membuka peluang terjadinya transaksi politik akibat fragmentasi peta politik yang secara ideologis sebenarnya tidak saling berseberangan. Salah satunya, dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2003 menegaskan bahwa pilpres dilaksanakan pasca pileg dan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan atau Wakil Presiden adalah partai yang telah memenuhi persyaratan ambang batas minimal pada pencalonan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam pilpres (presidential threshold). Secara politis, terfragmetasinya peta politik partai kedalam banyak sub tidak akan memunculkan satu partai dominan atau menguasai setidak 50%+1 suara pada pileg, akibatnya koalisi partai politik terbentuk hanya 3 bulan sebelum pelaksanaan pilpres. Hasilnya adalah koalisi yang pragmatis tersebut.

Kedua, koalisi pragmatis tersebut pada akhirnya hanya akan terus menekan Presiden terpilih melalui infiltrasi kepentingan partai pada berbagai kebijakan yang hendak diambil oleh Presiden. Kebijakan yang paling awal berpeluang untuk diintervensi adalah pembentukan kabinet yang merupakan ranah prerogative Presiden. Frasa dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.†menjadi landasan konstitusional bagi Presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri secara mandiri dan jauh dari intervensi dari pihak manapun, khususnya partai politik pendukung pemerintah. Namun, kondisi yang terjadi menggambarkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara langsung melalui partai politik sebagai fasilitatornya kerap mengalami intervensi politik dalam penyusunan anggota kabinet. Dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2004-2009, semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono periode 2009-2014, dan terakhir pada masa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Akibatnya kinerja eksekutif menjadi kurang optimal dan Presiden berada dalam kondisi yang tersandera oleh partai pendukungnya sendiri.